Pemkab Murung Raya Jawab Catatan Fraksi DPRD, Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola dan Pelayanan Publik

Puruk Cahu, Mediakotaonline.com – Pemerintah Kabupaten Murung Raya menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Sidang II Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Jumat (5/6/2026) Malam.

Jawaban pemerintah daerah disampaikan oleh Asisten III Setda Murung Raya, Andri Raya, yang mewakili Bupati Murung Raya. Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Murung Raya Dina Maulidah dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Andri Raya terlebih dahulu menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Heriyus, Wakil Bupati Rahmanto Muhidin, dan Sekretaris Daerah yang berhalangan hadir karena menjalankan tugas kedinasan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang diberikan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menjelaskan bahwa capaian pendapatan daerah yang melampaui target merupakan hasil optimalisasi berbagai sumber pendapatan, termasuk pajak dan retribusi daerah. Sementara terkait realisasi belanja yang belum sepenuhnya mencapai target, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah kendala, seperti proses pengadaan barang dan jasa, penyesuaian kebijakan, kondisi geografis, hingga efisiensi anggaran.

Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus memperkuat sistem perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan evaluasi pembangunan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pelaksanaan dan Pengendalian Pembangunan (Sisapan) agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Terhadap pandangan Fraksi PAN dan NasDem, pemerintah menyatakan sependapat bahwa pertanggungjawaban APBD tidak hanya berfokus pada capaian keuangan, tetapi juga harus mampu menggambarkan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat. Pemerintah juga berkomitmen mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.

Sementara itu, masukan Fraksi PKS terkait pemeliharaan fasilitas publik, peningkatan pelayanan air bersih, bantuan pendidikan bagi mahasiswa, dan penguatan pembinaan keagamaan di wilayah pedesaan disebut akan menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan program pembangunan ke depan.

Pemerintah juga menyambut baik pandangan Fraksi PKB mengenai pentingnya pengawasan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di wilayah pedalaman, serta upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui sinergi lintas sektor. Sedangkan usulan Fraksi PPP-Gerindra terkait kemudahan investasi dan peningkatan pelayanan publik akan ditindaklanjuti melalui digitalisasi layanan perpajakan dan penyederhanaan proses perizinan.

Mengakhiri penyampaiannya, Andri Raya menegaskan bahwa seluruh saran, kritik, dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel demi kemajuan Kabupaten Murung Raya.

(Luki)