“RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab sosial antara pemerintah dan masyarakat,” kata Bebie dalam pidatonya.
Sebagai Ketua Panja yang memimpin pembahasan RPJMD bersama pemerintah daerah, Bebie menjelaskan bahwa dokumen tersebut telah disusun berdasarkan kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014, serta berbagai aturan turunan lainnya seperti Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang percepatan pembangunan daerah.
“Dokumen ini disusun secara terpadu dan kolaboratif, melibatkan perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya,” tegasnya.
Bebie menyoroti sejumlah fokus utama dalam RPJMD 2025–2029, di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan sektor pendidikan dan layanan kesehatan, serta pengembangan pertanian dan perkebunan. Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.
“Setiap warga, di seluruh kecamatan, desa, dan kelurahan harus mendapatkan manfaat yang setara. Tidak boleh ada ketimpangan distribusi program,” ujarnya dengan tegas.
Dalam konteks pembiayaan pembangunan, Bebie menggarisbawahi pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen menuju kemandirian fiskal. Ia berharap pertumbuhan PAD Murung Raya bisa digenjot hingga tahun 2029 melalui optimalisasi potensi lokal.
Menutup sambutannya, Bebie menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembahasan intensif RPJMD. Ia berharap dokumen tersebut benar-benar menjadi kompas pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan pro-rakyat.
“RPJMD ini harus jadi arah pembangunan yang menyeluruh dan inklusif. Komitmen kita adalah membangun Murung Raya yang lebih adil dan merata,” pungkasnya.
(Luki)
0 Komentar