Korwil Kab P3MD Provinsi Kalteng Rivani lesmana lewat pesan WhatsApp pada Hari Jum,at tanggal. 3/11/2023. Menurut nya , Surat Pernyataan Tanah(SPT) merupakan salah satu dasar atau pintu awal untuk memberikan sertifikat terhadap lahan atau bidang tanah sehingga sebelum dikeluarkan SKT. Nah oleh karna itu kepala desa harus diteliti keberadaan tanah tersebut.
"Kalau SKT sudah tidak benar dan asal dikeluarkan, maka akan berdampak pada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN.
Ia mengatakan, banyaknya sertifikat yang selama ini dikeluarkan oleh BPN kemudian bermasalah karena banyak pihak yang mengklaim lahan yang sudah disertifikatkan, karena SKT yang dikeluarkan sebelumnya tidak diteliti dengan baik.
"Sebelum SKT dikeluarkan, para kepala desa atau lurah untuk meneliti dan melihat asal usul tanah tersebut, sehingga meminimalisir masalah jika sudah disertifikatkan," katanya.
Diharapkan juga kepada kepala desa agar tidak menjadikan jabatan itu untuk sewenang-wenang Bemberikan kebijakan seperti mengeluarkan SKT tanpa adanya penjelasan yang jelas dari pihak pembuat SKT maupun tidak jelas keberadaan nya.
"Iya mengatakan" bahwa kepada desa merupakan ujung tombak sebagai penyelenggara program pemerintah yang langsung berhadapan dengan warga, tetapi jangan sampai kekuasaan tersebut digunakan sewenang-wenang tanpa memperhatikan akibatnya.
Oleh karna itu Rivanie akan ingat kan kepada TPP,
Agar selalu monitor kepala desa agar lebih waspada dan teliti dalam mengeluarkan surat pernyataan tersebut, sehingga meminimalisir adanya masyarakat yang dihadapkan di meja persidangan karena saling klaim tanah yang sudah bersertifikat.
Semua ini kita harapkan agar para kepala desa tidak terlibat lansung jika terjadi konflik dengan pihak perusahaan" katanya(Hlm).
0 Komentar