Bebie Dukung Perjuangan Pemkab Pertahankan PPPK, Tegaskan Pentingnya Jaga Pelayanan Publik

Puruk Cahu, Mediakotaonline.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., menyatakan dukungannya terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam memperjuangkan keberlangsungan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu maupun penuh waktu demi menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan tersebut disampaikan Bebie menanggapi pernyataan Bupati Murung Raya, Heriyus, usai menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi dan Pembentukan Forum Kepatuhan untuk Optimalisasi Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kabupaten Murung Raya Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Bapperida Kabupaten Murung Raya, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Murung Raya Sarwo Mintarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Murung Raya Herman Kondo Siriwa, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Fajar Kunaefi, jajaran kepala perangkat daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Menurut Bebie, tenaga PPPK memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat hingga ke wilayah pedalaman Kabupaten Murung Raya.

Ia menilai keberadaan tenaga PPPK selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

“Kami di DPRD tentu mendukung langkah pemerintah daerah untuk memperjuangkan keberadaan PPPK. Mereka selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Bebie.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menegaskan bahwa kondisi geografis Murung Raya yang luas membuat kebutuhan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan masih sangat tinggi. Karena itu, keberadaan PPPK dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pemerataan pelayanan hingga ke desa-desa.

Bebie juga mengingatkan bahwa apabila terjadi pengurangan tenaga PPPK secara signifikan, maka dikhawatirkan dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan daerah dalam mengambil kebijakan terkait penataan PPPK sehingga tidak mengganggu pelayanan yang selama ini telah berjalan.

“Kami berharap ada kebijakan yang memberikan kepastian bagi tenaga PPPK. Mereka telah banyak berkontribusi dalam membantu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Bebie menegaskan DPRD Kabupaten Murung Raya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperjuangkan keberlangsungan tenaga PPPK serta menjaga kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi kunci agar pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya tetap berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat Murung Raya.

(Luki)