Upaya Pemkab Barito Utara Atasi Kendala Lahan dan Operasional 55 Koperasi Desa

Muara Teweh - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertrankop UKM) Kabupaten Barito Utara kini tengah fokus mencari solusi atas hambatan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Masalah ketersediaan lahan dan teknis operasional menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan agar program ini berjalan lancar.

Kepala Disnakertrankop UKM Barito Utara, M. Mastur, menyampaikan bahwa situasi ini telah dibahas bersama pihak legislatif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Rabu (8/4/2026) lalu.

“Sejumlah persoalan tersebut telah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Barito Utara pada Rabu (8/4/2026) lalu,” ungkap Mastur saat memberikan keterangan pada Sabtu (11/4/2026).

Menurutnya, para anggota dewan telah menampung aspirasi tersebut untuk dipetakan solusinya.
Dalam penjelasannya, Mastur menekankan bahwa sulitnya menemukan lahan yang sesuai spesifikasi menjadi sandungan utama di lapangan. Pemerintah daerah membutuhkan lokasi yang tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga aman dari sisi geografis.

“Yang dimaksud strategis dan sesuai spesifikasi itu, misalnya lahan yang bebas banjir dan siap bangun,” tuturnya.


Tak hanya urusan tanah, operasional KDMP juga terkendala oleh belum adanya kantor atau gerai yang memadai. Selain itu, Mastur menyoroti perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyusunan rencana bisnis yang lebih matang sesuai potensi desa masing-masing.


“Keterbatasan SDM dan belum adanya perencanaan usaha sesuai potensi yang ada, juga menjadi kendala,” imbuhnya.
Faktor pendukung lainnya yang masih dalam proses adalah sinkronisasi anggaran dari Dana Desa serta penguatan modal usaha. Masalah internal seperti pengunduran diri sejumlah pengurus dan ketiadaan biaya operasional bagi koperasi di tingkat kelurahan juga turut memengaruhi perkembangan program di lapangan.


Menilik data dari Disnakertrankop UKM Barito Utara, saat ini tercatat ada 55 unit KDMP yang belum memiliki lokasi fisik untuk membangun gerai. Melalui koordinasi intensif dengan DPRD, pemerintah daerah berharap tantangan ini bisa segera teratasi agar kehadiran koperasi benar-benar dirasakan manfaatnya bagi ekonomi warga desa.