Ketua Komisi III DPRD Barito Utara Dukung Raperda Penanaman Modal demi Iklim Investasi Sehat

Muara Teweh - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, DR. H. Tajeri, menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanaman Modal. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Konsultasi Publik I yang diselenggarakan di Aula Bappedarida Muara Teweh pada Kamis (16/4/2026).

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam membentuk regulasi yang mampu menciptakan iklim investasi sehat dan berkelanjutan. Selain itu, Raperda ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sekaligus melindungi hak-hak masyarakat lokal.

H. Tajeri menekankan bahwa Raperda Penanaman Modal memiliki peran strategis sebagai landasan hukum dalam mengatur arus modal yang masuk ke daerah. Menurutnya, investasi harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga serta pendapatan asli daerah melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti pentingnya regulasi tersebut dalam mengantisipasi dan menyelesaikan berbagai persoalan di lapangan, terutama sengketa lahan. Beliau menekankan agar seluruh proses perizinan harus dipastikan benar-benar bersih dan jelas sebelum operasional perusahaan dimulai agar tidak merugikan masyarakat.

Dalam pandangannya, naskah akademik yang kuat secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis menjadi syarat mutlak agar peraturan ini bersifat implementatif. Beliau juga mendorong pergeseran fokus investasi dari sektor pertambangan menuju sektor lain yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian alam Barito Utara.

Melalui forum konsultasi publik tersebut, legislatif berharap adanya masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan guna memperkaya substansi Raperda. Sinergi antara pemerintah daerah melalui DPMPTSP dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan transformasi ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan daerah secara menyeluruh.

DPRD Barito Utara Tekankan Pentingnya Validitas Data Tenaga Kerja Guna Tekan Pengangguran

Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Edi Fran Aji, menegaskan bahwa keakuratan data tenaga kerja merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan daerah yang tepat sasaran. Pernyataan ini merespons langkah proaktif Disnakertranskop UKM Barito Utara yang tengah melakukan pembenahan data ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Menurut Edi, data yang valid dan terbarukan sangat krusial agar program-program pemerintah dalam mengatasi pengangguran dapat berjalan secara efektif. Tanpa basis data yang kuat, pemerintah daerah dinilai akan menghadapi kesulitan dalam memetakan kebutuhan pasar kerja serta menyusun strategi penyerapan tenaga kerja.

Politisi Partai Nasdem ini juga mendorong adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memperbarui informasi ketenagakerjaan. Kesadaran kolektif dari para pencari kerja maupun pihak perusahaan untuk melaporkan status terkini dianggap sebagai kunci keberhasilan program ini.

Ia memperingatkan bahwa ketidaksinkronan data berisiko melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran, yang pada akhirnya dapat menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data secara periodik harus menjadi prioritas bagi dinas terkait agar gambaran kondisi lapangan selalu akurat.

Edi Fran Aji memberikan apresiasi kepada Disnakertranskop UKM yang terus mengimbau para pemilik kartu AK-1 untuk rutin melaporkan status pekerjaan mereka. Langkah administratif ini dipandang sebagai upaya strategis dalam memvalidasi jumlah pencari kerja aktif yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara.

DPRD Barito Utara berharap dengan adanya pembenahan sistem data yang berkelanjutan, program-program unggulan di sektor ketenagakerjaan dapat memberikan dampak nyata. Validitas data yang terjaga diyakini mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih inklusif.