Bupati H. Shalahuddin Tekankan Efektivitas Anggaran pada Entry Meeting Evaluasi Perencanaan 2026

Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, memberikan penekanan khusus mengenai pentingnya aspek efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas dalam sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut disampaikan saat beliau membuka secara resmi kegiatan Entry Meeting bersama Tim BPK Perwakilan Kalimantan Tengah yang berlangsung di Rumah Jabatan Bupati pada Senin (20/4/2026). Pertemuan ini menjadi bagian penting dari evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan pembangunan serta keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026.

Dalam pidato pembukanya, Bupati menyampaikan bahwa proses evaluasi merupakan tahapan krusial dalam siklus pembangunan daerah guna memastikan arah kebijakan tetap berada pada jalur yang benar. Melalui evaluasi ini, pemerintah daerah dapat menilai capaian kinerja secara objektif, mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan yang strategis untuk masa mendatang. Transparansi dalam proses ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Utara.

Bupati menegaskan bahwa setiap program yang disusun harus memberikan dampak yang terukur bagi kesejahteraan warga secara luas. “Kita ingin memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar H. Shalahuddin. Beliau menginstruksikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak hanya terjebak pada pemenuhan dokumen formal, namun lebih mengutamakan substansi kemanfaatan program.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti pentingnya keselarasan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional maupun provinsi agar tercipta sinergi yang kuat. Untuk tahun anggaran 2026, sejumlah sektor prioritas akan menjadi perhatian utama, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, hingga pembangunan infrastruktur. Selain itu, pengembangan pariwisata dan ketahanan pangan juga menjadi poin strategis yang akan didorong untuk memperkuat ekonomi lokal.

Seluruh perangkat daerah juga diingatkan untuk menjaga konsistensi dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga ke tingkat RKA, agar tidak terjadi ketimpangan kebijakan. Bupati meminta adanya penguatan koordinasi antarinstansi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi berbasis kinerja. Meskipun sedang dalam masa pemulihan pasca operasi sehingga kegiatan dilakukan di rumah jabatan, Bupati tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam mengawal jalannya evaluasi ini.

Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan penuh integritas. Beliau berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dapat mewujudkan tata kelola yang lebih baik dan berorientasi pada hasil nyata. “Kami juga mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran yang kita kelola adalah amanah dari masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif,” tegasnya.