PDI Perjuangan Desak Evaluasi PAD dan Silpa 2024 di Rapat Paripurna Murung Raya

Puruk Cahu, Mediakotaonline.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Murung Raya menyampaikan pandangan umum dalam Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang III Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Murung Raya, Selasa (9/9/2025). Agenda rapat membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Turut hadir Bupati Murung Raya, Heriyus Midel Yoseph, Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, serta seluruh anggota DPRD, TNI, Polri, dan tamu undangan lainnya.

Anggota DPRD Murung Raya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kabik Amaz Jasikha, mewakili fraksi dalam penyampaian pandangan umum.

Dalam paparannya, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada Bupati Murung Raya atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap laporan keuangan daerah tahun 2024. Namun, fraksi juga memberikan sejumlah catatan kritis terkait kinerja keuangan daerah.

Pertama, PDI Perjuangan menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 191,60% dari target. Capaian ini diapresiasi, tetapi fraksi mempertanyakan mengapa target awal begitu rendah serta meminta analisis lebih rinci mengenai sumber PAD.

Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menilai rendahnya realisasi belanja daerah yang hanya 90,38% menunjukkan lemahnya perencanaan program dan efektivitas pelaksanaan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pembangunan, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.

Ketiga, fraksi menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 yang mencapai Rp501,6 miliar atau meningkat 480,41% dari anggaran. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena mencerminkan perencanaan yang tidak realistis dan berpotensi menghambat perekonomian lokal.

Keempat, laporan pertanggungjawaban APBD dinilai masih terlalu normatif. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar laporan lebih berorientasi pada hasil nyata, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses layanan publik, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Terkait Ranperda RAPBD Perubahan 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti adanya ketidakseimbangan fiskal karena pendapatan daerah menurun, sementara belanja meningkat signifikan. Fraksi menekankan agar perubahan anggaran lebih difokuskan pada pemenuhan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, pengentasan kemiskinan), penguatan ekonomi rakyat (UMKM, pertanian, perikanan, koperasi), serta pembangunan infrastruktur yang merata hingga ke desa-desa.

Pada akhir penyampaiannya, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima kedua Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut hingga disahkan menjadi Peraturan Daerah.

(Luki)