Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas sejumlah isu yang beredar di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, yang menyebutkan bahwa pengurusan dokumen seperti KTP dan KK dikenai biaya.
“Seluruh layanan adminduk itu gratis, tidak ada biaya apa pun. Kalau ada yang meminta bayaran, tolong segera laporkan,” tegas Regita saat ditemui di kantornya, Senin (22/4).
Ia menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan pelayanan jemput bola ke seluruh kecamatan, bahkan hingga ke desa-desa terpencil. Dalam pelaksanaan layanan tersebut, tim Disdukcapil membawa perlengkapan dan logistik sendiri, termasuk makanan dan bahan bakar, demi membantu masyarakat memperoleh dokumen kependudukan tanpa harus datang ke ibu kota kabupaten.
“Kami juga mendatangi langsung kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, atau warga yang sedang sakit. Semua itu dilakukan supaya mereka tetap bisa mendapatkan hak administratifnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Regita mengungkapkan bahwa Disdukcapil Murung Raya juga bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk membantu masyarakat dalam mengurus isbat nikah, yang menjadi dasar hukum untuk memperoleh dokumen resmi terkait status perkawinan.
Namun, ia menyayangkan masih adanya beberapa kepala desa yang dinilai kurang kooperatif atau tidak berada di tempat saat tim pelayanan datang ke desa.
“Pemerintah desa seharusnya menjadi ujung tombak dalam mendata warganya. Tapi kadang saat kami datang, kepala desanya malah tidak ada atau tidak mendampingi. Ini tentu menyulitkan,” ujarnya.
Regita pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang menyesatkan, serta meminta mereka untuk segera melapor jika menemukan oknum yang mencoba menarik biaya dari layanan yang seharusnya diberikan secara gratis.
(Luki)
0 Komentar