Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi

Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi
Adbox

Sabtu, 08 September 2018

Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Belanja Pegawai Oleh Oknum Kades Cibungur-Sukaresmi


PANDEGLANG | Media Kota.online-
Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, dalam Belanja Pegawai yang dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perangkat Desa, Pasalnya. dalam realisasi pelaksanaan diduga
terjadi Pemangkasan oleh oknum Kepala Desa, Hal tersebut dari hasil temuan globalmedia.online yang beredar luas audio rekaman suara dalam rekaman tersebut bahwa Pemangkasan penghasilan tetap dan tunjangan bagi Perangkat Desa dengan dalih hasil Musyawarah yang diputuskan dan disepakati dihari oleh Kepala Desa.
Menanggapi hal itu, Ketua Laskar Anti Korupsi LAKI DPP Provinsi Banten“T. Sudjafri” angkat bicara, dalam komentar berita sebelum-sebelumnya di media global.online Bahwa Pemangkasan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa jelas melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Mendasari dikeluarkannya Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 tahun 2013 adalah (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);, “ Ungkapnya.
Ia Menambahkan, bagian Kedua pelaksanaan Pasal 25 Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam peraturan Desa, “Katanya.

Pengelolaan Keuangan Desa harus sesuai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, karena RKPDesa, yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Peraturan perundang-undangan Desa yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas, disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, “Jelasnya.

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” Pungkas Ketua Laskar Anti Korupsi LAKI DPP Provinsi Banten kepada globalmedia.online. (Kasman)