Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi

Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi
Adbox

Kamis, 08 Maret 2018

Rekening Gendut Di Aceh Ketua DPD Laki Aceh Siap Bangkar



Penulis : M.Alimin
PostNews | Langsa -Aceh-,Tim Investigasi Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia (DPD LAKI) Prov. Aceh yang dipimpin Langsung oleh Ketua DPD LAKI Prov. Aceh"Mukhsin,Sempat prihatin terhadap informasi miring yang di paparkan oleh warga sekitar Lapas (LP) terutama Lapas Narkoba diwilayah kota langsa.
Bedasarkan informasi dari Pantauan warga beberapa pihak pejabat kalapas narkoba saat ini disenyalir memiliki fasilitas yang mewah,sehingga patut dicurigai fasilitas mewah yang dimiliki oleh pejabat Lapas Langsa tersebut.
Tim DPD LAKI Prov. Aceh akan sesegera mungkin berkoordinasi dengan pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),terkait rekening gendut yang dimiliki oleh beberapa oknum pejabat di lapas itu.
Ketua DPD LAKI Prov. Aceh. Mukhsin mengatakan, hanya PPATK yang bisa melaporkan hal tersebut ke pihak Kejaksaan maupun KPK jika memang terindikasi korupsi.
"Mungkin kalau ada pertanyaan rekening gendut pejabat baik diranah lapas maupun pejabat daerah. Itu jelas kewenangan PPATK untuk menyerahkan ke pihak Kejaksaan atau KPK," tegas Mukhsin usai gagal ketemuan dengan kalapas narkoba untuk mengklarifikasi perihal dugaan tersebut Kepada awak media ini kamis (8/3/2018).
Adapun soal pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Aktifis anti korupsi ini mengatakan, Ormas LAKI perwakilan daerah Prov. Aceh sesuai dasar dengan dasar hukum kewenangan LAKI dalam pengawasan dan pemberantansan Tindak Pidana Korupsi adalah :
1. UU No 31 th 1999 Pasal 41.
2. UU No 14 th 2000 tentang KIP
3. PP No 71 th 2000 tentang Tata
Cara pelaksanaan dan Pemberian Penghargaan dlm Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor.
4. UU No 25 th 2009 ttg Pelayanan Publik.
5. UU NO 17 th 2013 tentang Ormas.
dengan dasar hukum kewenangan tersebut diatas itu bahwa LAKI juga memiliki wewenang mengumpulkan data dan klarifikasi kepihak terkait.  Namun sikap oknum pejabat kalapas yang selalu saja menghindar untuk diklarifikasi kita menduga kuat perihal yang terdengar dari beberapa mulut warga sekitar lapas narkoba itu diduga kuat terindikasi.
Dan pernyataan warga ini akan kita koordinasikan dengan lembaga pimpinan berinisial Yns, untuk sesegara mungkin dapat diteruskan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan yang memiliki kewenangan dan hak mengklarifikasi hasil temuan itu"ujarnya
"Tetapi kami akan terbuka untuk mengungkapkan hal tersebut. Perlu saya ingatkan, kita perlu mengedepankan asas (praduga) tak bersalah, tinggal bagaimana saja pembuktiannya," tutupnya.