Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi

Pimpinan Umum / Pimpinan Redaksi
Adbox

Rabu, 28 Maret 2018

ATURAN Menteri KOMINFO NO 21 Tahun 2017 . 1 NIK UNTUK 3 KARTU PERDANA" DITOLAK PARA PEDAGANG KONTER

TangerangMedia Kota

Aksi unjuk rasa para pedagang seluler se-kota Tangerang menuntut hak rakyat para pedagang kepada para pemerintah kota Tangerang ,atas keluarnya peraturan baru yang di berikan oleh menteri KOMINFO atas perubahan pembatasan 1 nik untuk 3 kartu perdana, di depan kantor pusat pemerintah ( PUSPEM ) Kota Tangerang.Rabu. 28/03/2018.
 kurang lebih 10 ribu kartu perdana yang sudah tidak bisa di Registrasi dibakar.
Mewarnai kompaknya ratusan para pendemo yang mengatas namakan diri dari  ( KNCI ) Komunitas  Niaga Selular Indonesia.
Mewakili penjual outlet/konter pulsa sekota Tangerang dari berbagai wilayah yang merasa dirugikan oleh peraturan baru yang dikeluarkan oleh mentri KOMINFO.
 Terkait peraturan itu masa menuntut
pemerintah daerah untuk turun menanggapi Apresiasi yang ahirnya turun ditengah masa
 Perwakilan dewan DPRD komisi satu " Agus dan Baehaki menyambut aksi dengan turun ke jalan dan memberikan tanggapan, bahwasanya saya sebagai perwakilan rakyat menampung aspirasi masyarakat,
dengan komentar bahwa yang menentukannya nanti pemerintahan pusat, dan keputusan ini yang akan memutuskan nya menteri nanti, dan semoga apa yang rakyat perjuangakan, akan di qobul oleh allah swt " ujarnya
hari ini kami menuntut hak rakyat para pedagang kepada para pemerintah kota Tangerang ,atas keluarnya peraturan baru yang di berikan oleh menteri KOMINFO atas perubahan pembatasan 1 nik untuk 3 kartu perdana, dimana hal itu hanya menyengsarakan para pedagang teriak sang orator aksi habibi
Masih kata habibi" jika hari ini aksi kami tidak ditanggapi dengan solusi yang kami harapkan kami akan naik melanjutkan Aksi ke istana presiden supaya peraturan  menteri KOMINFO No 21 tahun 2017 digugurkan" Tegasnya
ditempat yang sama
 Saepul basri/marcel selaku Orator menyerukan ajakannya  kepada semua pedagang outlet/konter pulsa dan lapisan masyarakat untuk terus melakukan pengawasan kepada pemerintah hingga sampai tuntutan ini bisa di dengar oleh pemerintah pusat yang saat ini berpihak hanya kepada pemodal besar saja dan rakyat kecil di terbelakangkan " pungkasnya.
Aturan 1 nik 3 kartu.
Harus dihapuskan .pasalnya sudah menyengsarakan ekonomi lemah. Yang disuinyalir hanya menguntungkan
Para mafia  busuk
Untuk kepentingannya.
(Luchi)